Komisi IV DPR RI menggelar rapat kerja dengan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti guna meminta penjelasan atas tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI semester I tahun 2016 dan meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP)  untuk segera  menindaklanjuti berbagai temuan BPK tahun 2016 yang belum selesai.

“Komisi IV DPR meminta KKP untuk lebih meningkatkan serapan pada APBN tahun 2017, dan menerima penjelasan alokasi APBN Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2017 sebesar Rp. 9,299 triliun,” ujar Ketua Komisi IV DPR Edhy Prabowo saat raker di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (26/01/2017).

Dewan juga menyetujui perubahan nomenklatur baru penggabungan Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Kelautan Perikanan menjadi Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan  dan Perikanan dengan besaran anggaran Rp. 1,8 triliun.

“Komisi IV DPR memberikan apresiasi kepada Menteri Kelautan dan Perikanan yang tetap mempertahankan perikanan tangkap dalam Daftar Negatif Investasi Asing, serta tidak mengizinkan reklamasi Teluk Jakarta,” ucapnya.

Selain itu disepakati pula untuk menuntaskan peralihan status kepegawaian penyuluh paling lambat bulan Juni 2017 untuk menjadi Pegawai Negeri Sipil KKP, dan sepakat memformulasikan pengorganisasian penyuluh terkait UU no. 16 tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan, serta UU no. 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

“Komisi IV DPR meminta KKP untuk meningkatkan fungsi dan profesionalitas penyuluh, serta meningkatkan kesejahteraannya dengan mengalokasikan anggaran yang memadai,” kata Politisi F-Gerindra itu. (dep,mp)/foto:jayadi/iw.